Money Politics

sumber Berita:kabarsumatera.com
Bagi-Bagi Uang Rp 200 Ribu Per Kepala, Caleg Nasdem Dilaporkan ke Panwaslu
PAGARALAM – Upaya menjunjung tinggi pesta demokrasi yang baik dan bersih pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang digelar Rabu lalu (9/4), tampaknya tak selesai sampai di sini. Sejumlah warga Bedeng Munir RT 05 RW 02, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaralam Selatan, datangi kantor Panwaslu Kota Pagaralam terkait dugaan politik uang (Money Politic), Ahad (13/4/2014).
Warga melaporkan M Fadli, Caleg Partai Nasdem daerah pemilihan (Dapil) 2 Pagaralam Selatan, ke Panwaslu Kota Pagaralam terkait dugaan money politik yang dilakukan timses terhadap puluhan warga Bedeng Munir, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaralam Selatan.
Zakaria didampingi Anwar dan Fadli, warga setempat mengatakan, menjelang pelaksanaan hari pencoblosan, Senin lalu (7/4/2014) sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah warga Bedeng Munir RT 01 hingga RT 05 Kelurahan Besemah Serasan, diduga telah menerima uang sebesar Rp. 200 ribu per orang untuk memilih Caleg dari Partai Nasdem M Fadli.
“Kami melaporkan adanya tindak pidana Pemilu kepada Panwaslu Kota Pagaralam.Nomor Laporan: 03/LP/PILEG/IV/2014, terkait adanya dugaan Money Politic yang dilakukan timses Caleg Partai Nasdem M Fadli,” kata Zakaria, kemarin.
Dikatakan Zakaria,  sejumlah calon pemilih yang menerimah uang balas jasa dari timses caleg Nasdem tersebut, diantaranya Yudha, Riki, Supri Yasin, Nur Hasanah,  warga Kampung Kenangga RT 5 RW 2 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaralam Selatan.
Sedangkan timses caleg, diduga telah melakukan kecurangan tersebut, yakni  Hero Sakti, Jojon dan Andi Jawer. Ketiga oknum tersebut merupakan warga Bedeng Munir RT 2 RW 1, Kelurahan Besemah Serasan.
“Timses Caleg Nasdem (M Fadli)  langsung mendatangi rumah warga setempat, diduga telah membagikan sejumlah uang  kepada calon pemilih, Senin (7/4) sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Jakok seraya berujar diminta kepada pihak terkait agar dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan seadil-adilnya.
Ditambahkan Anwar, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti (BB) kepada Panwaslu Kota Pagaralam mulai dari karti nama caleg, sejumlah uang, rekaman suara dan lainnya.
“Bagaimana di Bumi Besemah ini akan terbebas dari korupsi, bila calon pemimpinnya saja sudah melatih masyarakat untuk berbuat curang,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang warga setempat yang minta namanya dirahasiakan menegaskan, dirinya bersama warga lainnya didatangi  timses caleg M Fadli dari Partai Nasdem. “Saya didatangi timses caleg Nasdem, mereka meminta agar saya dan keluarga memilih jagoannya,” ujarnya seraya berkata jika masalah ini diangkat kepermukaan dirinya siap untuk bersaksi.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Pagaralam Haidir Murni SH membenarkan adanya laporan warga terkait dugaan politik uang yang terjadi di RT05 RW 02 Kampung Kenanga Simpang Asam, Kelurahan Besemah Serasan.Ia mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan timses M Fadli, Caleg Partai Nasdem Dapil 2, Pagaralam Selatan.
“Kita sudah menerima laporan warga setempat terkait adanya tindak pidana Pemilu, dengan Nomor Laporan : 03/LP/Pileg/IV/2014,” tegasnya seraya berkata kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Pagaralam, yang berani mengungkap adanya dugaan politik uang.
Meski begitu lanjut Haidir, segala sesuatunya butuh proses agar permasalahan tersebut  dapat diungkap kebenarannya. “Kita langsung kroscek ke lapangan dengan menurunkan tim terpadu guna menindaklanjuti kebenarannya,” tegas Haidir seraya berkata diminta kepada warga untuk bersabar agar proses pengungkapan tindak pidana pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

menurut saya, Mau dilihat dari kaca mata yang manapun, yang namanya money politics adalah merugikan masyarakat, merugikan kepentingan umum, merugikan perkembangan demokrasi itu sendiri, bahkan merugikan cita-cita pendirian bangsa ini yang hendak menjadikan bangsa ini adil makmur sentosa damai dan sejahtera.

Money politics adalah politik kotor yang dilakukan segelintir politisi kotor yang ingin berkuasa atau melanggengkan kekuasaannya dan partai-partainya dengan cara-cara instant, dan bukan dengan cara-cara mensejahterakan rakyat.

Para oportunis pelaku money politics itu adalah orang-orang yang akan dengan senang hati membeli pilihan rakyat dengan nilai yang sangat murah. Dengan limapuluh ribu rupiah saja, misalnya, pelaku money politics itu dapat merasuki hati seorang pemilih sehingga rela menukar kepercayaan politiknya, dan menyalurkannya kepada si pemberi imbalan. Dengan lima puluh ribu rupiah, seorang pelaku money politics telah menghancurkan nasib rakyat pemilih yang seharusnya dapat memilih penguasa yang lebih baik selama lima tahun berikutnya.

Kepada para pelaku money politics yang telah keluar uang ini, bagaimana mungkin kita bisa berharap dan mempercayakan nasib kita. Mereka itu merasa telah menghabiskan uang untuk membeli kepercayaan rakyat, maka pada saat berkuasa akan terlihat tampang asli mereka yang serakah dan tamak serta menghalalkan segala cara.

Orang-orang serakah itu dalam masa berkuasanya tidak akan pernah memikirkan nasib pemilih bayaran, melainkan hanya memikirkan cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya saat membeli suara pemilihnya. Mereka menjual kekuasaan yang telah mereka dapatkan demi kepentingan diri mereka sendiri di saat berkuasa. Di tahun awalnya berkuasa, mereka akan mencoba menerbitkan macam-macam kebijakan, peraturan-peraturan, yang mereka jual kepada pengusaha kotor yang juga tidak mau bekerja dengan cara-cara yang taat asas.

Penguasa yang berkuasa karena money politics akan dengan mudah menjual fasilitas umum kepada pengusaha kotor. Fasilitas umum akan dengan mudah mereka geser peruntukannya menjadi lahan niaga. Hal yang tadinya oleh peraturan tidak dibolehkan, mereka geser aturan-aturannya sehingga menjadi boleh. Tentu saja dengan melibatkan orang-orang lain yang dapat dibeli lagi, semisal wakil rakyat yang bisa dibeli juga. Dengan kongkalingkong ini, penguasa dan yang katanya wakil rakyat bekerja sama dengan sangat rapi, mengupayakan produk perundang-undangan dan produk pemerintahan yang hanya menguntungkan kalangan mereka sendiri, tanpa peduli nasib rakyat.

Penguasa kotor yang berkuasa melalui jalur money politics tidak ubah seorang tengkulak yang berupaya membeli serendah-rendahnya mandat dari rakyat, namun kemudian menjual setinggi-tingginya hasil dari mandat tersebut kepada para pengusaha, pedagang, bahkan kepada rakyat, demi membesarkan pundi-pundi uang mereka. Mereka ini dengan kroni-kroninya akan merangsek lebih jauh dengan membeli tidak saja demokrasi, tetapi juga membeli hukum, membeli keadilan, yang tentu saja demi kepentingan mereka sendiri.

Pendidikan Politik

Karena itu, dengan menyadari betapa buruknya akibat politik kotor bernama money politics ini, sudah seharusnya kita segenap rakyat bangsa ini untuk merapatkan barisan agar tidak tertembus serangan money politics ini.

Memang uang dan bahan kebutuhan pokok yang ditawarkan pelaku money politics itu sangat membantu masyarakat yang tengah terjepit pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi seyogyanya masyarakat sadar bahwa nasib mereka sedang mereka pertaruhkan. Jangan hanya karena satu paket sembako, atau selembar uang kertas, kedaulatan mereka tergadai.

Untuk itu, pendidikan politik sudah saatnya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara itu masyarakat bisa dicerdaskan, sehingga bisa membedakan mana pelaku politik yang murni berjuang untuk rakyat dan mana yang hanya sekadar mencari penghidupan dengan menjadi wakil rakyat atau pemimpin di negeri ini.

Hanya saja, hingga saat ini memang rakyat masih traumatik dengan partai politik. Di masa orde baru, partai politik banyak yang hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, yang sebenarnya lebih berbahaya lagi daripada money politics. Kalau dalam money politics masyarakat dijerat dengan bujuk rayu, di masa orde baru partai politik bahkan menjadi alat penekan aspirasi rakyat. Dan rakyat menjadi trauma.

Trauma politik inilah yang harus ditembus oleh partai politik saat ini sebagai bagian pendidikan politik yang harus dilakukan. Tugas yang berat, memang. Tapi itu adalah tugas yang harus dilakukan. Partai politik saat ini harus berjuang mati-matian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa hanya dengan berpartailah segenap aspirasi rakyat bisa disalurkan secara aktif. Hanya dengan berpartailah rakyat bisa mengubah undang-undang yang tidak pro-rakyat menjadi lebih lebih baik.

Lantas apa yang dapat dilakukan? Kalau hanya melihat sesaat, maka sulit untuk menentukan partai atau politisi mana yang pantas untuk didukung, atau partai mana yang pantas untuk dimasuki. Untuk itu maka track record menjadi penting. Rekam jejak setiap partai, atau rekam jejak setiap politisilah yang harus dicermati. Paling tidak, lakukanlah kilas balik 10 tahun ke belakang. Kita akan dapat melihat apa saja yang telah dilakukan sebuah partai, atau apa saja yang telah dilakukan politisi. Dengan demikian kita akan bisa melihat secara lebih rasional, tidak lagi terjebak pada unsur SARA (suku-agama-ras-antargolongan), dan kultus individu.

Setelah semua hal-hal rasional di atas, akhirnya kita harus bertanya pada hati nurani masing-masing. Bertanyalah, dan hati nurani anda akan menjawab dengan suara lirih. Ingatlah, “Suara hati itu memang halus. Namun sedemikian halusnya suara hati itu, sampai-sampai tidak ada yang bisa membungkamnya.”